Fraksi PDIP DPRD Medan Dorong Walikota Miliki Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

TOPNUSANTARA.com – Fraksi PDIP DPRD Medan dorong dan mendukung penuh Wali Kota Medan M Boby Afif Nasution memiliki komitmen untuk memenuhi capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Medan Margaret MS saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi DPRD Medan atas Renperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (6/6/22).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Barumsyah. Hadir juga sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Boby Afif Nasution, Wakil Walikota Aulia Rachman, Setwan DPRD Medan M Ali Sipahutar dan sejumlah OPD Pemko Medan.

Dikatakan Margaret MS, beberapa komitmen Walikota dinilai sangat tepat, yakni peningkatan sistem pengendalian internal, penerapan rencana anggaran dan sistem informasi teknologi.

Sedangkan sisi pendapatan daerah diperlukan peningkatan pembiayaan pembangunan yang semakin kolaboratif dan sinergis dengan sumber pembiayaan lainnya. Sedangkan sisi belanja daerah perlu ditingkatkan formulasi belanja daerah yang semakin fokus kepada prioritas pembangunan kota sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Selain itu, Margaret juga menyampaikan sejumlah kritikan terkait realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yakni selisih realisasi pendapatan daerah dengan realisasi PAD yang cukup signifikan mencapai 7,31 persen. Menurut Margaret, hal itu sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan.

Selanjutnya, F PDIP juga mensinyalir adanya dugaan kebocoran dan penyelewengan dari pengutipan pajak. Kebocoran itu diduga karena masih minimnya kordinasi antar OPD terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD.

“Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi. Masih belum jelasnya data penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya menagihnya. Dan masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik,” kata Margaret.

Untuk itu, Margaret mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP minta secara tegas kepada Walikota Medan agar benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah.

Pandangan umum yang sama juga disampaikan Fraksi Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat dan HPP dalam rapat paripurna tersebut. (r)

Related Posts