MEDAN, LIPUTANSUMUT.COM – Tindakan teror terhadap gereja kembali terjadi di ibukota Provinsi Sumatera Utara, setelah teror bom pertama kali terjadi di GKPI Kompleks Perwira Menengah Kodam I/ BB, Padang Bulan Medan pada ibadah kebaktian minggu, 28 Mei tahun 2000. Hari ini, 16 Tahun kemudian, Gereja Katolik St. Yosef, di wilayah yang tidak terlalu jauh, masih di sekitar kampus USU Medan, terjadi penyerangan yang dilakukan orang yang menyamar sebagai jemaat kepada Pastor yang melayani misa. Terkait kejadian tersebut perlu diberi pandangan sebagai berikut:
” Kita menyatakan turut prihatin dan sangat menyesalkan terjadinya teror di gereja yang mengakibatkan luka tusukan pada lengan Pastor Albert S Pandiangan yang melayani misa. Tindakan teror tersebut tentu akan menimbulkan ketakutan dan trauma bagi jemaat yang menyaksikan dari jarak yang sangat dekat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan melakukan tindakan konkrit berupa penanganan luka pastor dan juga penanganan secara psikologi kepada jemaat yang mengalami dan menyaksikan teror tersebut,” ungkap Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST kepada liputansumut.com.
Sutrisno mengatakan, Teror dalam bentuk apapun dan dimanapun adalah tindakan kejahatan kemanusiaan, dan negara telah menyatakan bahwa terorisme adalah paham yang dilarang dan menjadi musuh negara.
” Maka siapapun pelakunya, apapun latar belakang dan tujuan teror tersebut, negara dan seluruh warganya harus melawan,” tegas Politisi PDI Perjuangan itu.
Dia juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara diharapkan tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan teror tersebut kepada Polri dan BNPT.
” Kepada seluruh pihak diminta untuk tidak mengaitkan latar belakang suku, agama, etnis pelaku teror terhadap kegiatan teror yang dilakukan di Gereja St. Yoseph Medan. Latar belakang pelaku, sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan teror yang dilakukan. Kita semua bersatu untuk melawan segala bentuk teror dan paham terorisme, namun tindakan teror tersebut tidak dapat dikaitkan dan dihubungkan dengan latar belakang suku, agama, etnis maupun identitas pelaku,” jelasnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar seluruh warga masyarakat dan seluruh pihak diminta untuk tidak mengunggah photo pelaku, identitas pelaku (KTP) di berbagai media.
” Kita tetap berharap suasana tetap kondusif untuk keberlanjutan kehidupan sosial di Medan, Sumatera Utara. Kita juga berharap, berbagai informasi yang tersebar tidak menjadi bias dan dapat menciptakan masalah baru akibat dari penyebaran informasi yang tidak tepat,” harapnya.
Dia juga mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan untuk melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sumatera Utara dan Medan.
” Tanggung jawab keamanan dan ketertiban umum menjadi tugas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Gubernur sebagai koordinator di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan Walikota sebagai koordinatornya di tingkat Kota Medan,” terangnya.
Kemudian dia juga mengingatkan kepada seluruh alat negara yang memiliki fungsi intelijen, diminta untuk meningkatkan kinerja dan pengawasannya. Karena kejadian tersebut memberi pesan bahwa, sekali lagi intelijen negara untuk semua kesatuan, kebobolan.
” Alat negara kita atau intelijen, selalu terlambat untuk mengantisipasi kejadian teror, akibatnya warga masyarakat selalu saja diperhadapkan pada ketidakhadiran negara dalam penanganan tindak pidana terorisme,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan Walikota Medan untuk memerintahkan kepada seluruh kepling, lurah, camat untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan secara partisipatif. Paham terorisme bergerak secara cepat dan sporadis dengan menggunakan kemajuan teknologi.
” Oleh karena itu, kewaspadaan kolektif perlu dibangun dan ditingkatkan,” ajaknya. (Red/z)
No Responses