Penguatan Perbatasan : Kualitas, Stabilitas Politik & Keamanan, Supremasi Hukum Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah

Penguatan Perbatasan : Kualitas, Stabilitas Politik & Keamanan, Supremasi Hukum Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah

IMG-20170706-WA0083-800x600

LIPUTANSUMUT.COM – Gubernur Kalimantan Barat / Kalbar (Cornelis) Bertemu Secara Informal Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Pemerintahan Daerah). Kamis, 06 Juli 2017, Di Pontianak – Kalbar. Wilayah Kalbar Merupakan Wilayah Terluas Di Pulau Kalimantan Dan Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Tetangga. Kalbar Dari Segi Geoekonomi Memiliki Sumber Daya Yang Sungguh Potensial Untuk Memajukan Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat. Hal Ini Membutuhkan Prasyarat Stabilitas Politik Dan Keamanan Sehingga Makin Memfasilitasi Percepatan Penggerakkan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam Kesempatan Dan Waktu Terpisah, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Andika Perkasa (Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden / Dan Paspampres) Bertemu Dan Berdiskusi Juga Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Pansus UU Pertahanan Negara Di DPR-RI). Pertemuan Diskusi Berlangsung Pada Hari Rabu, 05 Juli 2017, Di Pontianak – Kalbar. Kodam Tanjungpura Membawahi Wilayah Provinsi Kalbar Dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Tetangga. Kedua Provinsi Ini Dari Segi Geostrategis Dan Geopolitik Merupakan Wilayah Yang Berposisi Strategis, Penting, Dan Menentukan Dalam Rangka Keutuhan Wilayah NKRI. Kedua Wilayah Provinsi Ini Berbatasan Langsung Dengan Negara Tetangga Sehingga Agenda Dan Kebijakan Pada Dasarnya Berkaitan Dengan Pertahanan Negara Dan Penguatan Perbatasan.

Kepala Kejaksaan Tinggi / Kajati Kalbar (Sugiyono) Yang Juga Mantan Kajati Sumbar, Didampingi Wakil Kajati Kalbar (Sugeng Purnomo) Beserta Jajaran Kejati Kalbar Bertemu Untuk Berdiskusi Dengan Firman Jaya Daeli (Mantan Tim Perumus UU Kejaksaan Di DPR-RI) Pada Hari Rabu Dan Kamis, 05 Dan 06 Juli 2017, Di Pontianak – Kalbar. Proses Dan Kualitas Penegakan Supremasi Hukum Semakin Bermakna Ketika Diletakkan Dan Dijabarkan Dalam Konteks Dan Dalam Kerangka Sistem Hukum Dan Agenda Kebijakan Percepatan Pelayanan Publik, Pergerakan Ekonomi Lokal Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat, Serta Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Direncanakan Juga Pertemuan Dengan Polri (Polda) Kalbar, Dan Sejumlah Pihak. Selain Materi-Materi Mengenai NKRI, Pertahanan Negara, Perbatasan Negara, Keamanan Wilayah, Dan Penegakan Hukum, Tentu Ada Sejumlah Materi Penting Lainnya Yang Didiskusikan, Antara Lain : Geososial Dan Bhinneka Tunggal Ika, Serta Ideologi Pancasila, Dan Lain-Lain.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan