Benarkah Listrik di Nias Padam Kembali Hanya Karena PLN Menunggak?

Benarkah Listrik di Nias Padam Kembali Hanya Karena PLN Menunggak?

Sumut, liputansumut.com – Masyarakat Kepulauan Nias kembali dibuat gusar oleh munculnya selebaran berkop surat American Power Rental (APR) Energy, yang bertema permintaan maaf kepada masyarakat Nias karena perusahaan asing tersebut kembali akan melakukan pemadaman total di pulau Nias dalam waktu dekat ini.

Alasan berkembangnya pernyataan tersebut bahwa pemadaman terjadi kembali karena PT PLN (Persero) belum melunasi tunggakan pembayaran sewa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) 2×10 megawatt (MW) yang diproduksi dari dua mesin PLTD yang terletak di Moawo berkapasitas 10 MW dan di Idanoi 10 MW kepada APR sebagai pemasok energi listrik di Kepulauan Nias kepada PT PLN (Persero).

Isu ini menarik perhatian sejumlah tokoh yang selama ini peduli dengan kondisi energi di nusantara, salah satunya adalah Ramdani Koordinator Investigasi Masyarakat Peduli Listrik (MPL).

” Sebelumnya diketahui bahwa PT PLN (Persero) selalu membayar secara rutin setiap bulan pajak. Ini kan miris, dan Jika menilai dari persoalan tersebut, lantas siapa sesungguhnya yang layak untuk disalahkan supaya bisa diurai solusinya?”, ucap Ramdani kepada wartawan di Medan, Rabu (25/05/2016).

Dijelaskannya, beberapa personil dari PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pemadaman Listrik di Nias terjadi akibat PT PLN (Persero) masih belum melunasi tunggakan kepada APR sebesar Rp 8 miliar. Pun demikian, PT PLN (Persero) tetap mencarikan pengganti sumber energi dengan menyediakan 17 genset sebagai pengganti sementara memasok listrik di Nias.

” Kami ingin menyampaikan bahwa tidak perlu pihak APR dan PT PLN (Persero) wilayah Nias saling silang sikut dan membela diri. Tidak perlu pula sampai harus menyebar luaskan informasi berantai atau membagikan selebaran yang tidak tepat dan tidak pas. Karena itu bisa menyesatkan esensi hal yang terjadi,” katanya.

Disisi lain, bisa timbul kecurigaan, bahwa sebagai perusahaan yang berbasis di Amerika, APR dibonceng kepentingan asing untuk memecah belah masyarakat Nias.

” Namun, masyarakat diminta tidak perlu terpancing provokasi ini, dan fokuslah dukung pemerintah mencari solusinya,” ajaknya.

Dia juga menyebutkan, masyarakat tidak perlu risau, karena kami yakin PT PLN pasti sudah mempersiapkan serangkaian langkah antisipatif termasuk dengan penyediaan sumber energi lainnya.

Terpisah, KRT Tohom Purba, SH selaku Ketua Presidium Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) menanggapi serius hal ini. Dia mengatakan bahwa di atas semua persoalan ini, baik APR maupun PT PLN harus mengutamakan kepentingan anak bangsa, dalam hal ini adalah masyarakat Kepulauan Nias.

” Cara-cara APR yang notabene pebisnis dengan menyebar isu tertulis kepada masyarakat bernada ancaman pemutusan pasokan listrik sangat kami sayangkan,” kata Tohom Purba, melalui sambungan telekomunikasi miliknya.

Menurut informasi yang kami dapat, kata Tohom, justru pihak APR lah yang sengaja tidak memberikan invoice/tagihan PLTD Sewa 10 MW Idanoi dan PLTD Sewa 10 MW Moawo.

” Tiga kali PLN Area Nias meminta supaya tagihan dikirimkan oleh APR, yakni pada 31 Maret, 20 April dan 04 Mei 2016. Akan tetapi, di publik justru beredar isu bahwa PLN menolak untuk membayar tagihan,” jelas pria yang baru-baru ini mengikuti Sidang Tahunan Fisuel Internasional di Maroko, Afrika Utara itu.

Disebutkannya, dalam selebaran APR tersebut juga ada satu klausul yang ganjil, yaitu “Kami telah menawarkan untuk menjual pembangkit listrik kami di Nias kepada PLN”.

” Itu maksud dan tujuannya apa? Jangan-jangan polemik ini merupakan skenario untuk keuntungan bisnis semata dengan mengorbankan masyarakat Kepulauan Nias. Bayangkan saja, ratusan ribu orang harus berada dalam gelap gulita hanya gara-gara pihak tertentu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual mesinnya kepada pihak PLN,” ungkapnya.

Alperklinas menghimbau kepada masyarakat untuk menyikapi ancaman APR ini dengan berpikir kritis dan logis.

“Kami siap mendampingi masyarakat Nias dan mengawal penyelesaian polemik ini,” tegasnya.

Dirinya berkepentingan untuk mengawal listrik di nusantara menuju kondisi prima. Sesuai info yang beredar di masyarakat kelistrikan Internasional, Sidang Majelis Umum Fisuel Internasional, yang dihadiri peserta dari 30 negara, akan diselenggarakan di Medan dan Alperklinas yang akan menjadi tuan rumah. (Red/SN)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan