Geruduk Kantor DPRD Sumut, Ini Tuntutan APKS

TOPNUSANTARA.com – Tak henti-hentinya, massa yang berasal dari berbagai daerah dan aliansi terus menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumut, Rabu (7/9/22).

Kedatangan massa tak lain meminta agar kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dibatalkan. Hal tersebut diteriakkan massa Aliansi Pemuda Keadilan Sumut (APKS) yang datang sambil membawa spanduk dan poster.

Kordinator aksi Arman mengatakan, keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM sudah mencederai hati nurani masyarakat. Pasalnya, saat ini masyarakat tengah berusaha keluar dari kesulitan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Keputusan ini sangat tidak tepat dan tidak bijak, karena akan membuat masyarakat semakin sulit dan terjepit,” teriak Arman.

Arman menyebut, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Karena faktanya, subsidi 502 T Yang diklaim pemerintah sebagai subsidi BBM ternyata merupakan total subsidi energi, bukan hanya BBM.

“Pagu anggaran subsidi BBM TA 2022 sebesar 2028 T, sedangkan semester I 2022 baru terpakai 75,59 T. Pertanyaannya kemana anggaran itu dialihkan?,” tanya Arman.

Dijelaskan Arman, kenaikan BBM berdampak luas terhadap masyarakat. Bukan hanya ongkos transportasi, harga bahan pokok dan lainnya juga ikut naik.

“Pemerintah dapat melakukan berbagai alternatif, salah satunya dengan menunda pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan anggaran tersebut bisa dialihkan untuk subsidi BBM,” jelasnya.

Untuk itu, kata Arman, pihaknya meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan mengendalikan harga bahan pokok.

“Tunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung oleh masyarakat dan dialihkan untuk subsidi BBM,” tandasnya.

Pantauan di lokasi, terlihat petugas dari Polsek Medan Baru dan Polrestabes Medan masih terus berjaga di lokasi guna mengantisipasi terjadinya keributan maupun hal-hal yang tak diinginkan. (r)

Related Posts