Ratusan Buruh Minta Presiden untuk Mencabut UU No 11 Tahun 2020

Posted by: adminAgustus 11, 2022Reply

TOPNUSANTARA.com – Ratusan massa buruh yang tergabung dalam aliansi buruh dan serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (10/8/2022). Aksi yang ditujukan ke DPRD Sumut ini untuk disampaikan ke Presiden dan juga DPR RI.

“Kami menuntut untuk mecabut UU Nomor 11 Tahun 2020, karena UU ini oleh MK sudah dikatakan inkonstusional. Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 ini bertentangan dengan UU dasar 1945 khususnya pasal 27 ayat 2,” kata Penanggung jawab aksi CP Nainggolan.

Lanjutnya, yang kedua bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu diundangkan tidak melalui mekanisme UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan UU di negara Republik Indonesia yang kemudian DPR RI melakukan revesi terhadap UU Nomor 12 itu.

“Gunanya apa meloloskan UU Nomor 11 tentang cipta kerja?,” tanyanya.

Padahal MK sudah menyatakan UU itu adalah inkonstusional. Subtansi materi didalam nya sangat merugikan pekerja dan buruh, khusunya menyangkut pesangon. Banyaknya timbul Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), apalagi berbicara tentang upah jauh berbeda dengan kondisi UU Nomor 14 tahun 2003.

“Oleh karena itulah kami 16 serikat kerja serikat buruh di Sumut beraliansi mendukung tuntutan pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 melalui aksi sejuta buruh sejuta pekerja secara nasional,” bebernya.

Ditambahkannya lagi, ada dampak daei omnibuslaw ini, yang pertama adalah timbulnya PHK, kedua pekerja yang disektor produktif yang sebelumnya adalah pekerja tetap menjadi pekerta outsourcing, yang menurut hemat kami ini penjajahan modern dimasa kemerdekaan saat ini.

“Ketiga adalah menyangkut tentang pengupahan, menyangkut tentang pesangon, yang hal-hal sebenarnya banyak merugikan buruh,” jelasnya.

Aksi tersebut diterima oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting yang mengatakan kepada massa bahwa pihaknya siap mendukung apa yang diharapkan oleh serikat pekerja dan buruh. Maka permohonan mereka disampaikan kepada Presiden RI dan juga DPR RI.

“Kami akan sampaikan semuanya tuntutan mereka ke Presiden dan juga DPR RI,” tutupnya dan akhirnya massa membubarkan diri. (r)