DPRD Medan Soroti Kinerja Dinkes Soal Pengelolaan Rumah Sakit dan Puskesmas

DPRD Medan Soroti Kinerja Dinkes Soal Pengelolaan Rumah Sakit dan Puskesmas

TOPNUSANTARA.com – Wakil Ketua DPRD Medan H Bahrumsyah pertanyakan strategi dan pola baru yang akan diterapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan yang akan dilaunching dalam waktu dekat ini.

Sehingga, RSUD Medan Labuhan tidak bernasib sama dengan RS Pirngadi Medan yang kondisinya buruk terkait pelayanan maupun manajemen.

Kritikan itu dicetuskan Bahrumsyah saat memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun 2021 dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq Ririansyah di gedung DPRD Medan, Selasa (21/6/22).

Didampingi anggota banggar DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar, Bahrumsyah mengharapkan agar pengelolaan RSUD Medan Labuhan nantinya harus lebih baik.

“Jangan seperti RS Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. RS lain meningkat mencakar langit, tetapi Pirngadi malah nunggu drop. Pirngadi itu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga,” kesal Bahrumsyah.

Untuk itu, Bahrumsyah berharap kepada Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan supaya memiliki strategi jitu mengelola RS.

“Kita ingin RS Medan Labuhan ini menjadi kebanggaan warga Kota Medan,” harapnya.

Selain itu, Bahrumsyah juga menyoroti terkait dana kapitasi di 41 Puskesmas di Kota Medan. Dirinya mensinyalir ada yang kurang pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.

“Kita minta data lengkap terkait dana kapitasi. Seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan yang bersumber dari APBD. Ini demi kenyamanan masyarakat,” kata Ketua DPD PAN Kota Medan ini.

Menyikapi sorotan dewan terkait pengelolaan Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan, pihaknya ada upaya melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah.

“Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan koreksi lebih dalam. Terkait data dana kapitasi, kita juga akan berupaya transparan dan segera menyerahkan ke DPRD. Kami juga butuh masukan dan koreksi guna memaksimalkan perolehan dana kapitasi,” ucap Taufiq. (r)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan