Kepala SMP Negeri 5 Lahewa Akui Scan Tandatangan Ketua Komite

Nias Utara, LIPUTANSUMUT.COM-Kepala SMP Negeri 5 Lahewa Iman Jaya Gulo, S.Pd. telah melakukan pencairan dana BOS tahap I dan II Tahun 2018 di sekolahnya. Namun pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Dinas Pendidikan tanpa sepengetahuan Ketua Komite. Hal itu terungkap saat awak media LIPUTANSUMUT.Com melakukan investigasi di sekolah yang terletak di desa Lafau Kecamatan Lahewa pada jumat(31/08)

Iman mengakui bahwa dirinya terpaksa menggunakan spesimen tandatangan ketua komite untuk memperlancar kegiatan operasional sekolah.

“Selain sebagai Ketua Komite, Pak Gea (Ketua Komite_red) juga memiliki kegiatan lain diluar. Sehingga kadang-kadang apa yang diharapkan pimpinan terbengkalai. Untuk memperlancar kegiatan operasional sekolah, saya menggunakan spesimen tanda tangan beliau. Dan kita sudah izin”. Paparnya.

Ia berkilah, bahwa tandatangan ketua komite dibutuhkan ketika mengajukan RKAS, sementara untuk penyampaian SPJ hanya tandatangan kepala sekolah.

“Tandatangan ketua komite dibutuhkan pada saat pengajuan RKAS. Untuk SPJ tidak! Dan saya telah merealisasikan penggunaan dana BOS itu dengan terbuka”. Tegasnya.

Ketua Komite Pdt. Amir Besaro Gea,S.Th. yang kebetulan berada di lokasi sekolah untuk mengikuti rapat komite menuturkan bahwa ia tidak mengetahui tandangan tangannya telah digunakan untuk kebutuhan RKAS SMP Negeri 5 Lahewa.

“Hingga saat ini saya tidak memiliki scan spesimen tandatangan dan saya juga tidak tahu kalau itu tandatangan saya. Hal ini mungkin saja terjadi karena stempel komite telah saya titipkan ke bendahara sekolah”. Tutur Amir.

Ia menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki salinan RKAS sehingga tidak mengetahui segala rencana penggunaan dana BOS tahun 2018 di sekolah tersebut.

“Salinan RKAS belum pernah disampaikan ke saya. Tapi saya tidak tahu, apakah telah dititipkan ke bendahara. Tapi yang pasti, saya tidak mengetahui secara pasti penggunakan dana BOS di Sekolah ini”. Tutupnya.

Dari keterangan keduanya, Dana BOS sebesar Rp 100 juta per tahun tersebut, berpotensi disalahgunakan oleh kepala sekolah. (BL)

Related Posts