Medan,Liputansumut.com,-Media sosial tumbuh bersamaan dengan keberadaan fasilitas internet. Sisi-sisi yang menonjol, akses tak terbatas, lintas ruang wilayah kenegaraan, kedua, ocehan apa saja dapat disajikan, ketiga, kecepatan penyebaran dan keempat, siapa saja dapat ambil bagian dalam aktivitas media sosial ini.
Kini, medsos mendapat sorotan. Reaksi publik muncul sangat tajam, yang sesungguhnya terhadap publik juga. Mengapa? Dinilai sebagian content tergolong sangat negatif. Bahkan pejabat tinggi negara ikut bicara, antara lain dengan mengatakan, ada medsos yang menyiarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya. Dan, di penghujung tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember di Medan dalam forum seminar UU ITE, salah satu pemateri dengan gamblang mengatakan: Media sosial? “Sebagian, media asosial”, karena isinya tergolong tak beradab.
Sungguh memprihatinkan. Tetapi, benarkah demikian? Sudah sejauh itukah kualitas isi medsos? Mari kita simak dengan teliti. Tidak apriori dan tak bepihak. Tetapi, jika reaksi publik sudah meluas apalagi jika terbentuk opini publik (public opinion), biasanya inti sorotan atau isu yang berkembang di tengah warga cenderung ada yang benar. Hal semacam ini, sebenarnya tidak cuma di Indonesia. Di negara-negara maju seperti di kawasan Eropa juga begitu. Sehingga, di beberapa negara di sana, sudah diberlakukan denda atau dikenakan sanksi terhadap medsos yang terbukti merugikan atau mencemarkan nama baik orang/pihak tertentu.
Dalam kondisi seperti ini, saya ingin menyatakan empat hal. Pertama, tidak semua media sosial berisi sajian negatif. Artinya, generalisasi atas semua medsos seolah-olah semacam itu, tidaklah tepat. Mungkin demikian banyak isi medsos yang bohong/fitnah, akhirnya secara umum begitulah anggapan publik. Kedua, saatnya pengelola media online dan/atau perorangan melakukan introspeksi dan evaluasi atas akun medsos mereka. Hal ini patut dilakukan secara terus menerus agar isi medsos tidak keluar dari koridor kepatutan. Dan, lebih dari itu tidak berlawanan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, kiranya disadari keharusan adanya seleksi sebelum sajian disiarkan. Terakhir, keempat: Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap medsos yang memang menyebarkan berita bohong, fitnah, menghasut dan sejenis itu. Tidak saja yang merugikan personal warga, melainkan yang berakibat nasional seumpama keresahan terkait perbankan.
Dari sisi lain, semua orang yang bermain dengan internet, termasuk dalam medsos kiranya jangan menggunakan dalih kebebasan mengeluarkan pendapat, lalu seenaknya seolah-olah bebas seribu persen. Jangan lupa, dalam kebebasan pers atau freedom of the press juga ada batasan, seperti memperhatikan hak privasi. Contoh lain, terkait trial by the press atau berita media yang menghakimi, padahal kasus masih dalam proses hukum. Begitu pula dengan medsos, agar disadari benar tentang adanya batasan itu. Tak luput, medsos seharusnya peduli pada sisi untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi, Anda yang ikut atau yang “ikut-ikutan” dalam medsos berkenan untuk menerima prinsip kebebasan berpendapat memang ada batasnya.
Solusinya apa? Saya berpendapat, sederhana saja. Sama sederhananya saat kita masuk ke dalam medsos, tidak butuh organisasi resmi. Ayo sajikan info yang benar. Jika ada pendapat/komentar, pikirkan dengan matang. Seleksi dengan ketat, agar menjadi sajian yang bermutu. Jika tak berkualitas (misalnya ringan/humor) setidaknya tak menyinggung, tak melanggar HAM, tidak merugikan/tidak mencemarkan nama baik perorangan, juga tidak merusak citra lembaga/perusahaan dan seterusnya. Sepanjang dalam batas toleransi dan normal, agaknya memang tak menjadi problema. Sehingga medsos bermanfaat bagi semua pihak. Mari kita sajikan sesuatu yang informatif, edukatif termasuk hiburan dan interaktif sehat melalui ocehan sopan, melalui pilihan kata/kalimat yang santun.(red)
(*) NB : Penulis adalah wartawan senior di kota Medan,Oleh : War Djamil.
No Responses